Bagikan
Gambar : Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait Saat Diwawancarai Awak Media TV10Newsgrup.Com.

TV10Newsgrup.Com, Jakarta – Jika perkembangan wisata Kawasan Danau Toba (KDT) tidak diantisipasi penataan dan pertumbuhannya sejak dini KDT dimungkinkan rawan atau berpotensi terhadap segala bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual komersial serta pelanggaran-pelanggaran hak anak.

Disinilah Anak sangat berpotensi menjadi korban perdagangan narkoba dan obat bius, pornografi fedofilia dan bentuk-bentuk sekploitasi seksual komersial bentuk lainnya.

Demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak kepada sejumlah media di Studio Komnas Anak TV di bilangan Jakarta Timur, Sabtu 31/08.

Selain itu, Arist juga mengingatkan pengelohan KDT bahwa penataan wisata seperti penataan lingkungan hidup dan sanitasi, prilaku wisata kuliner, pembangunan infrastruktur daerah wisata.

Serta pengembangan dan pertunjukan seni dan budaya wajib mengedepankan kepentingan terbaik anak.

“Oleh karena itu, Marilah kita jaga dan lindungi anak dari segala dampak negatif dari perkembangan wisata kita (the best interest of the child).

Inilah prinsip dasar pembangunan destinasi wisata “Ramah Anak” yang harus menjadi komitmen kita semua.

“Saya belum melihat pembangunan destinasi wisata KDT sebagai tujuan wisata dunia yang dicanangkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Dengan penataan dan pembangunannya memperimbangkan kepentingan terbaik anak, “pendek cerita belum kearah sana”.

Sementara itu, Arist menjelaskan di beberapa negara seperti Thailand, Filipina, Vietnam dan beberapa negara Asean lainnya sudah mengantisipasi sejak dini pembangunan wisata tiap-tiap negara selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak dengan cara salah satunya mengkampanyekan wisata ramah anak dan wisata yang mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Seperti mewajibkankan setiap hotel dan tempat-tempat hiburan wisata maupun hiburan malam serta destinasi wisata lainnya.

Untuk dilarang melibatkan anak dalam tujuan wisatanya seperti penggunaan sexual anak (child prostitusi anak) dengan mengingatkan wisatawan dengan ancaman pidana maksimal.

Sehingga anak-anak terjaga dan terlindungi dari segala bentuk tujuan eksploitasi seksual komersial, fedofila, eksploitasi ekonomi, perdagangan obat bius, narkoba, pornografi dan bentuk-bentuk pelanggaran hak anak.

Seperti hal itu, tanda-tanda kearah eksploitasi telah terlihat di KDT tingginya anak-anak terpapar HIV/AID.

Dan juga tingginya pengguna akun pornografi dan porno aksi, banyaknya anak-anak di Kawasan wisata Danau Toba saat ini, Minggu (01/9).

Menjadi pekerja dengan menawarkan dagangannya kepada wisatawan-wisatawan lokal dan international pada event-event wisata tertentu misalnya pada hari Sabtu dan Minggu.

Maupun pada hari-hari besar lainnya serta berkembangnya tempat-tempat hiburan malam di pinggir atau tepi pantai atau Danau dengan menawarkan praktek-praktek prostitusi dan narkoba.

“Nah,…jika situasi ini tidak diantisipasi sejak dini, maka Wisata KDT dimungkinkan berpotensi menjadi surganya bagi penikmat fedofilia, seksual komersial anak, perdagangan dan peredaran narkoba seperti yang pernah diduga terjadi di Bali,”

Atas tanda-tanda dan ciri dari destinasi wisata ini, Komnas Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan penghormatan, pembelaan dan perlindungan bagi Anak Indonesia, meminta dan mendesak serta mengingatkan pengelola KDT.

Maupun kepada semua pemimpin daerah di KDT untuk segera mengkampanyekan Destinasi wisata.

Maka disinilah, KDT sebagai wisata Ramah Anak, paling tidak PULAU SAMOSIR ramah anak, dengan melibatkan tekat bersama semua stakeholder termasuk pengelola hotel dan penginapan daerah-daerah tujuan wisata, tempat kuliner, serta tempat-tempat hiburan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada memberikan perlindungan bagi anak dari dampak negatif wisata.

“Tidaklah berlebihan demi masa depan dan kepentingan terbaik anak, sudah saatnya Destinasi Wisata KDT menjadi wisata Ramah Anak.

Sebab untuk mewujudkan ke arah sana diperlukan komitmen pemerintah dan wakil Rakyat (DPRD) melahirkan Peraturan Daerah (Perda) dan masing-masing kepala Desa di KDT membuat Peraturan Desa (Perdes) Tentang Gerakan Perlindungan Anak Sekampung (SAHUTA), dengan menggunakan kearipan lokal maupun cara menggerakkan kembali sistim kekerabatan yang ada ditengah-tengah masyarakat dan adat Bangso Batak yakni “SISADA ANAK SISADA BORU”.

Sebagai antisipasi dampak negatif dari perkembangan wisata, dengan demikian masyarakat KDT dan pemerintah bisa berkomitmen Destinasi Wisata KDT menjadi wisata Ramah anak di masa depan”, tegas Arist.(@gus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 4 =